Halmahera Barat ialah kabupaten ke-5 yang Dr. R. Graal Taliawo datangisesudahdikukuhkansebagai Anggota DPD-RI pada Oktober 2024.
Awalnyadiatelah bersafari politik kerja ke Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.
“Tiapagendake lapangan ke wilayahpemilihan, saya akankerjakanlawatanpemantauan ke desa-desa di Maluku Utara. Ini kali ke Halmahera Barat. Banyak donk basudara kirim pesan danmeminta kita bertandang ke Halmahera Barat, termasuk Loloda,” terang Graal Taliawo.
Perjalanan melawan
Perjalanan ke Halmahera Barat termasukmelawan. Graal Taliawo berkunjung desa-desa di Kecamatan Loloda lantasberlanjut ke Ibu Selatan, Ibu Utara, Ibu tengah, Sahu Timur, Sahu, danUsilolo.
Simak juga: Membumbung Naik! SaksikanPeralihan Harga dan Buyback Emas Antam Terkini, Sabtu 2 Agustus 2025
Kecamatan Loloda adalah yang terujung dari Halmahera Barat danbiasanyaantaradusuncumadapatdilewatitransportasi laut.
“Sebagian besar jalan darat di Kecamatan Loloda yang disebut jalan PemerintahanWilayah (Propinsi/Kabupaten) belum ada. Dari 1dusun ke dusunyang lain, masyarakatpakai kapal fiber alias longboat untuktelusuri laut atau sungai. Ini yang kitong kerjakantempo hari,” terang anggota DPD-RI dari Maluku Utara ini.
graal – halbar malut
KUNJUNGAN – Perjalanan Graal Taliawo saat safari politik ke Halmahera Barat
Dengan longboat, Graal Taliawo menegurdandialogmasyarakatdi sejumlahdusunyaituDusun Buo, Dusun Salu, Dusun Bantoli, Dusun Bakun, danyang lainsampaiDusun Jano. Menurut dia, PemerintahanWilayahperlumemberikanperhatianpada pembangunan jalan darat di Kecamatan Loloda.
“Transportasi laut ini demikiantergantungpadakondisi cuaca dan pasang kering air laut. Bila air keringsama seperti yangtempo harisaya rasakan, kitong harus dorong longboat. Jugasaat gelombang, tara ada yang berani keluardusun.”
“Keadaan ini akanberasademikiangentingbila ada keperluanmasyarakatuntuk akses sarana kesehatan dengan selekasnya,” tutur Graal Taliawo.
Dialogintisari, tanpa uang duduk
Diawali dengan Safari Politik Idetanpa politik uang/politik amplop, lantasdipilih, lelaki kelahiran Wayaua, Bacan ini lanjut dengan Safari Politik Kerja tanpa politik uang duduk.
“Saya turun ke desa-desa di Loloda yang bahkan jugacondongdijauhikarenasusahdicapai. Tidak lain, saya inginajakmasyarakatberundingmengenai dorang pe penilaian atas peraturanPemerintahan Pusat di wilayah, apa yang kurang karena itu kitong tulisdan tindaklanjuti ke Kementerian berkaitansaat pulang ke Jakarta,” kata Graal Taliawo.
Intisaridialog yang praktisi Politik Ide ini kerjakanjugaialahsharemengenai pendidikan politik (Trias Politica, spiral korupsi, peranan DPD sama sesuai UUD 1945 Pasal 22D, danyang lain.
Diasampaikan laporan pertanggungjawaban atas performanya sejauh ini di DPD dalam cakupanperanan DPD, mengajukan usulperancangan undang-undang, mengulas undang-undang, danlakukanpemantauan atas UU.
halbar – graal taliawo
KUNJUNGAN – Perjalanan Graal Taliawo saat safari politik ke Halmahera Barat
Masyarakatmenyongsong positif kedatangan anggota Komite II DPD-RI ini.
“Kitong tara perlupacar dudu. Pak Doktor kase torang pandai politik. Kase tahu berbeda anggota legislatif daninstansi eksekutif. Kase terang pa kita imbaspraktek politik uang yang sejauh iniumumnyadilaksanakanpada kita pe kehidupan danservispublic.
“Kita baru mengetahui jumlah APBD Propinsi Maluku Utara dan Halmahera Barat yang pe basar itu,” tanggapanseorangmasyarakatdusun Salu.
MasyarakatDusun Bantoli menjelaskanhalsama.
“Animokedatangan Pak Doktor sampai di kitong pe dusun. Baruini kali kitong dapatdialogdenganberkualitasdan kase terangsemua pengetahuan informasi.”
“Kita menjadi tahu keutamaanperananpemantauan yang menempelpada anggota legislatif. Bila eksekutif tidakdipantau, bagaimana kitong pe peruntukanbujet? Mengapa tong pe permasalahanpublic yang beberapa puluh tahun itu sampai saat ini belum dituntaskan?,” sebutmasyarakat.
Masalahpublic di Halmahera Barat
Di beberapa titik dialog di desa-desa Kecamatan Loloda, masyarakatbertanyamengenai pembangunan Rumah Sakit Pratama yang dipindah dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu.
“Kenapa pembangunannya sampaidipindah ke Kecamatan Ibu? Ada apakahdibalikperpindahan ini?,” bertanyamasyarakatdusun Buo.
Inipastibenar-benarsayangdanjelas sudahmelanggarketentuan. Ditambah, bujetTahapan 1 telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat yang tahunya pembangunan dilaksanakan di Dusun Jano, Loloda.
Graal Taliawo menambah, masyarakatajukan pertanyaanialah jalan darat yang menyambungkanantaradusun di Loloda.
“Mereka bergitu terhalanguntukmobilisasikarena terbatas pada transportasi laut. Bila jalan dibuatakanmenolong mereka untuk akses beragamservisdanpeluangyang lain, termasuk ekonomi,” papar Graal.
safari politik – graal
KUNJUNGAN – Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, saat safari politik ke Halmahera Barat
Alumnus doktoral Pengetahuan Politik Kampus Indonesia inimenyaksikanada sesuatu halmendesakyang lain, seperti pengendalian sampah di wilayah pesisir/kepulauan.
“Di semuadusun di Loloda tidak adamekanisme atau taktikuntukmemproses sampah. Beberapa puluh tahun sampah dibuang ke kali atau laut. Di Ibu masih hanyapadamekanisme open dumping yangtidakmenuntaskanpersoalan sampah untukperiode panjang,” sambungnya.
Di sejumlahdusuntermasukDusun Ibu, masyarakatmengeluh jalan tani yang belum sempatdibuatsemenjakbeberapa puluhtahun kemarin, walautelahdikatakanlewat Musrenbang.
“Kitong ini beberapaialah petani/pekebun yang menggantung ekonomi di hasil tani/kebun. Sejauh ini kitong pe 1/2 mati bapikul hasil tani/kebun dari kebun,” kata masyarakatdusun Goin.
Sama dengan di kabupaten yang lain, tetapdiketemukankasustempatmasyarakatbergesekan dengan tempatrimba lindung.
“Kita pe kobong dandesa ini masuk tempatrimba lindung . Makatidakdapat disertifikatkan. Kita menjadi tako-tako bagitu saatakan olah tempatkarenatidak adakejelasan hukum,” kata masyarakatDusun Gamlamo.
Graal Taliawo menjelaskan, semua catatan penilaian dari masyarakatituakandidalamidankelompoksasi sama sesuaicakupan kerja DPD memantauperformaPemerintahan Pusat.
Bilacakupan Kementerian, karena ituselanjutnyaakandilakukan tindakan ke Kementerian berkaitanuntukmendapatkanrespondanmenjadiperhatianuntuk pembangunan Maluku Utara yang lebih bagusdi depan.
“BilacakupanPemerintahanWilayah, makadikatakan ke PemerintahanWilayah (Gubernur/Bupati) berkaitanmenjadiperhatiandan tambahan data,” pungkasnya. (*)